Fahri Hamzah nilai banyak berita hoaks yang bikin gaduh

Jendela Berita Online - Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI meminta pihak kepolisian tidak membuat keributan didalam menanggapi berita bohong atau hoaks terkait dengan Pilkada.

Menurutnya, Polri dan pemerintah justru seharusnya meluruskan isu hoaks yang telah disebarkan oleh publik.

"Jangan begitu caranya, Pemerintah dan Polri harusnya kembali berpikir kalau memberi jawaban. sehingga pemerintah harus punya kemampuan untuk meluruskan berita itu siapa yang telah membuatnya dan dimana lokasinya. itu yang semestinya dijawab, jangan menimbulkan kepanikan lain", kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, jakarta, Kamis ( 23/3/17).

Dirinya pun kemudian mengusulkan agar pihak Polri dan seluruh elemen pemerintah dapat memanfaatkan divisi humas secara optimal. sehingga apabila begitu muncul hoaks yang melibatkan lembaga terkait, divisi humas harus sigap dan bisa langsung mengklarifikasi.

Fahri juga menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informasi agar dapat dilibatkan untuk dapat membantu lembaga negara lainnya seperti Polri didalam mengklarifikasi hoaks.

Sebab,saat ini produksi informasi dapat berlangsung secara cepat sehingga bila tidak dapat di imbangi oleh respons aktif pemerintah, berita bohong yang telah bertebaran justru akan berpotensi menjadi sumber informasi pemerintah didalam mengambil kebijakan.

"Kalau begitu kan sangat bahaya, juru bicara kantor pemerintah harusnya rutin ada berita klarifikasi. berita hoaks gimana lalu di klarifikasi. sebab kalau tidak, berita hoaks tersebut akan menyebar dan rakyat rawan untuk melakukan tindakan yang tidak di inginkan", lanjut Fahri.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga menyatakan bahwa kabar penculikan anak yang banyak beredar melalui pesan singkat berantai serta banyak juga terdapat di dunia maya adalah tidak benar. kabar tersebut beberapa waktu yang lalu telah beredar di sejumlah wilayah di tanah air.

"Saya sudah yakin dan sudah di cek. di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lainnya di jakarta, berita tersebut adalah hoaks", uajr Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis ( 23/3/17).

Salah satu isi dari pesan berantai itu menyebutkan bahwa telah terjadi penculikan anak di jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan pada Minggu ( 19/3/17) lalu.

Pesan itu menyebutkan para pelaku yang berpura pura gila saat akan ditangkap. menurut Tito, penyebar berita hoak tersebut sengaja memanfaatkan momentum keramaian pemilihan kepala daerah untuk menaikan isu tersebut.(Jendela Berita Online)

Read »

Ada ajakan Tamasya Al-Maidah, Ahok santai saja

Jendela Berita Online - Adanya rencana Gerakan "Tamasya Al-Maidah", calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua Basuki Thajaja Purnama atau Ahok tidak akan mempermasalahkan.

Adapun didalam kegiatan tersebut akan dilakukan untuk mengajal warga dari seluruh Indonesia untuk dapat mengawasi tempat pemungutan suara ( TPS ) saat hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan berlangsung pada 19 April 2017 mendatang.

"Tidak apa apa, kami juga mau memantau ( TPS ) yang ada di pinggiran sana ( wilayah pinggir dekat kota penyangga )", kata Ahok dijalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin ( 20/3/17).

Dirinya juga mengatakan, pengerahan massa ini seharusnya tidak usah dilakukan ketika pelaksanaan pemungutan suara berlangsung dengan baik. dirinya juga menyarankan agar para pemilih yang telah terdaftar dan telah memiliki formulir c6 untuk turut menyertakan kartu identitas diri atau E-KTP.

"Para saksi juga bukan hanya duduk saja, tapi berhak melihat KTP identitas diri dengan formulir C6 itu sama atau tidak, kami tidak mau juga nanti kalau ada kecurigaan, tamasya tamasya ke Jakarta", ujar Ahok.

Mimah Susanti, Ketua badan Pengawas Pemilu ( bawaslu ) DKI Jakarta sebelumnya telah menyebutkan warga juga dapat untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara. hanya saja, dirinya juga meminta tidak ada satu pihak pun yang boleh mengintervensi dan menganggu keamanan, serta kenyamanan warga didalam menggunakan hak pilihnya karena pelaksanaan Pilkada harus dapat berjalan dengan jujur dan adil.

"Pelaksanaan pungut hitung akan dilakukan di tempat terbuka, semua bisa juga menyaksikan. asal jangan menggangu keamanan, ketentraman dan kenyamanan para pemilih", ujar Mimah.

Kabid Humas Polda metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan tidak seharusnya ada pengerahan massa saat pencoblosan. untuk mencegah adanya pengerahan massa, Argo mengaku akan berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta.

"Mayarakat dapat tinggal coblos sesuai dengan hati nurani, tidak perlu ada pengerahan massa", ujar Agro.

Pada media sosial dan beberapa aplikasi media sosial telah beredar poster dari sekelompok orang yang menyebutkan dirinya sebagai Gerakan Kemenangan Jakarta ( Gema Jakarta ) yang mengajak orang yang ada di luar Jakarta untuk berjaga di TPS saat dilakukan pencoblosan. kini telah ada aplikasi yang dapat di unduh melalui Google Play.(Jendela Berita Online)

Read »

Dipersidangan, Gamawan Sumpah Serapah, klaim dirinya bersih.

Jendela Berita Online - Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah dirinya telah menerima aliran dana dari kasus E-KTP didalam dakwaan korupsi E-KTP yang dibacakan oleh jaksa KPK.

Dirinya bahkan berani bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menerima aliran dana dari mega proyek E-KTP tersebut.

"Satu rupiah pun tidak ada saya menerima, demi Allah, kalau ada satu rupiah saja, saya minta agar didoakan saya dikutuk Allah", ujar Gamawan saat dirinya memberikan kesaksian di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis ( 16/3/17 ).

Gamawan merasa dirinya telah di fitnah atas tuduhan menerima aliran dana tersebut. dirinya juga menjamin bahwa tidak ada satu hartanya yang berasal dari aliran dana korupsi anggaran proyek E-KTP tersebut.

"Apabila ada yang memfitnah saya, saya mohon diberikan petunjuk", kata Gamawan.

Di dalam mega proyek E-KTP sebesar Rp.5.9 triliun tersebut. Gamawan disebut sebut telah menerima aliran dana sebesar 4.5 juta Dollar AS atau lebih dari Rp.60 miliar.

Hal itu baru terungkap di dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terhadap dua orang terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Diketahui pada Maret 2011, Pengusaha Andi Narogong telah memberikan uang kepad Gamawan melalui Afdal Novermen sebesar 2 juta Dollar AS.

Tujuan dari pemberian dana tersebut adalah agar pelelangan pekerjaan mega proyek E-KTP tersebut tidak dibatalkan oleh Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya pada Juni 2011 lalu, Andi juga kembali memberikan sejumlah uang kepada Gamawan melalui adiknya Azmin Aulia sebesar 2.5 juta Dollar AS.

Tujuan dari pemberian uang kedua tersebut adalah untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang di dalam pengadaan E-KTP.

Selain kedua pemberian tersebut, sebagian uang yang diperoleh oleh Irman juga diberikan kepada Gamawan yakni sebesar Rp.50 juta.

Pemberian dana ketiga ini dilakukan saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua.(Jendela Berita Online )

Read »

Bagai tersambar petir, Arif Wibowo tidak percaya namanya masuk ke daftar hitam KPK

Jendela Berita Online - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) Arif Wibowo membantah dirinya ikut menerima uang terkait dengan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 9 E-KTP ).

Dirinya bahkan mengaku tidak mengenal terdakwa Andi Agustinus atau Andi Narogong, pengusaha yang telah di tunjuk langsung sebagai perusahaan pemenang lelang didalam pengadaan mega proyek E-KTP.

'Saya tidak tahu dan tidak kenal, tidak pernah ketemu apalagi menerima dana dari Agustinus itu", kata Arif, Kamis ( 9/3/17).

"Demi Allah dan demi apapun saya tidak kenal dengan dia, tahu saja tidak", ujarnya.

Menurutnya, pada tahun 2010 lalu ia hanya merupakan anggota DPR dan bukan merupakan pimpinan. dirinya juga mengatakan saat itu baru setahun menjadi anggota DPR.

"Saya tidak ingin reaksioner, saya harus mencermati ada apa sebenarnya", kata Arif.

Di dalam kasus dugaan korupsi E-KTP itu, Arif disebut sebut telah menerima 108.000 Dollar AS di dalam mega proyek E-KTP senilai Rp.5.9 triliun.

Hal itu terungkap di dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan Irman.

Didalam surat dakwaan tersebut, Arif yang merupakan salah seorang anggota Komisi II DPR yang ikut di dalam pertemuan pada Mei 2010. Pertemuan itu dilakukan sebelum dilakukannya rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR.

Pertemuan itu juga duhadiri oleh Irman , Mendagri Gamawan Fauzi serta sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini.

Selain itu, terdapat beberapa anggota DPR seperti Chaeruman Harahap, Taufik Efendi, Ignatius Mulyono, Teguh Juwarno, Mustoko Weni dan Ganjar Pranowo. rapat tersebut juga dihadiri oleh Muhammad Nazaruddin dan pengusaha Andi Narogong.

Didalam rapat tersebut, Mustoko Weni menyampaikan bahwa pengusaha Andi Narogong akan menjadi pengusaha yang menang dan akan mengerjakan proyek E-KTP.

Mustoko juga disebutkan menjamin Andi akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan Pejabat di Kemendagri.

Pada September hingga Oktober 2012 di ruang kerja Mustoko Weni, Andi diketahui memberikan sejumlah uang kepada para anggota DPR RI dengan maksud agar Komisi II DPR dan Badan Anggaran segera menyetujui anggaran di mega proyek E-KTP.

Disebutkan salah satu anggota yang juga menerima fee tersebut adalah Arif Wibowo sebesar 100.000 Dollar AS. selain itu, Arif juga telah menerima pemberian dari Andi sebesar 500.000 Dollar AS untuk dilakukan pembagian kepada seluruh anggota Komisi II DPR.(Jendela Berita Online)

Read »