Jleb..Jawaban pedas Plt gubernur untuk calon gubernur DKI Jakarta.

Jendela Berita Online - Pelaksana Tugas ( Plt ) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menilai saat ini Pemprov DKI tidak terlalu gencar untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal transparansi data yang telah dilakukan prmprov DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Sumarsono yang membuat masyarakat termasuk Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menduga Pemprov DKI tidak melaksanakan open governance atau tata kelola yang terbuka kepada publik.

Dirinya kemudian menjelaskan, untuk menghindari hal serupa, Dirinya mengaku Pemprov DKI akan segera menggencarkan informasi terkait dengan website mana saja yang dapat dikunjungi masyarakat untuk dapat mengetahui informasi tentang Pemprov DKI Jakarta.

"Mungkin Anies kurang informasi ya?, barangkali maklumlah orang luar butuh informasi itu, berarti Pemprov DKI mungkin  kurang sosialisasi, termasuk lewat media mungkin belum menyosialisaikan atau sosialisasinya tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat", ujar Sumarsono di Jakarta, Senin ( 27/3/17).

Dirinya menilai, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan transparansi terbaik diseluruh Indonesia. Sumarsono bahkan meminta kepada daerah lain agar dapat mencontoh transparansi yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Tapi it's Oke lah, kami dapat memahami nanti bisa kami jelaskan. inilah transparannya Jakarta yang sangat luar biasa sampai apa apa saja bisa dapat mudah diketahui. artinya tidak ada hal yang tidak diketahui masyarakat", ujar Sumarsono.

Sebelumnya Anies menyinggung mengenai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih belum menerapkan open governance. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai selama ini Jakarta hanya menerapkan sistem tata kelola yang baik ( good governance ) yang disebutnya sebagai pendekatan lama.

Menurut calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan, Calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok- Djarot Saiful Hidayat belum dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.(Jendela Berita Online)

Read »

Djarot : Disumpah pakai Al-Quran, korupsi, apa tidak menistakan?

Jendela Berita Online - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat mengingatkan kepada seluruh warga terutama para pendukungnya untuk tidak membawa isu suku, agama,ras dan antargolongan ( SARA ) di dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

Dirinya juga mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin juga tidak boleh membeda bedakan warga karena latar belakang SARA.

"Saya mau coba tanya nih, apa kalau mau kasih program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ditanya dulu, eh agamamu apa ? kemudian kalau ada yang sakit, biaya gratis, ditanya dahulu, eh agama mu apa? atau kalau mau naik Transjakarta gratis, ditaanya, eh agamamu apa? engak kan ?", kata Djarot saat menghadiri deklarasi dukungan dari Front Kerukunan Pemuda Bugis Makassar ( FKPBM) di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, MInggu ( 26/3/17).

Apalagi yang dipilih warga didalam pilkada adalah seorang pemimpin pemerintahan dan bukan pemimpin agama.

Dirinya juga mengatakan, jika seorang pemimpin pemerintahan bertanggung jawab untuk dapat melayani dan serta melindungi para warganya tanpa di diskriminasi.

"Saya telah bersumpah ( jabatan ) dengan menggunakan Al Quran, Pak Ahok menggunakan Alkitab. janji kami, kami tidak boleh korupsi, tidak boleh terima sesuatu hal,ini sumpah bukan hanya di ucapkan saja tapi ini diketahui oleh Illahi,masa kita harus menistakan sumpah kita itu?", ujar Djarot.

Adapun di dalam konstestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Djarot sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta akan mendampingi Basuki Thajaja Purnama atau Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.

Mereka kini telah di usung oleh empat partai politik besar yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ), Partai Nasional Demokrat ( Nasdem ), Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura ) serta Partai Golongan Karya ( Golkar ).(Jendela Berita Online)

Read »

Juli : Anies, jangan asal asbun ya

Jendela berita Online - Pernyataan dari Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga Anies Baswedan yang menilai pemerintahan Ahok yang belum mengadopsi prinsip Open Governance, Tim Pemenangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta no urut dua mulai angkat bicara.

Raja Juli Antoni yang merupakan juru bicara Ahok-Djarot menilai Anies telah mengeluarkan pernyataan yang asal bunyi.

"Sekali lagi, Pak Anies seharusnya tidak boleh asbun ( asal bunyi ) untuk dapat mengembangkan isu asbak ( Asal bukan Ahok ) demi untuk mendapatkan kekuasaan", kata Juli melalui keterangan tertulisnya, Sabtu ( 25/3/17).

Dirinya menyebutkan komentar dari Anies yang telah menilai pemerintahan Ahok belum mengadopsi open Governance untuk menunjukan ketidaktahuannya tentang perkembangan pemerintahan di Jakarta.

Menurut Juli, Anies hanya memiliki yang terbatas mengenai kompleksitas pembangunan Jakarta.

"Yang harus Anies perlu lakukan kalau benaran ada niat menjadi gubernur adalah membuka matanya dan membuka semua wawasannya. supaya dia mengerti setelah lima tahun terakhir pemerintahan DKI jakarta telah melaksanakan prinsip tata kelola pemerintah yang terbuka", ujar Juli.

Mengenai prinsip tata kelola pemerintah yang terbuka, Juli juga menduga saat ini Anies sama sekali tidak tahu bahwa semua hal yang terkait dengan pemerintahan DKI sudah dapat di akses datanya secara terbuka kepada publik, mulai dari R-APBD, APBD khususnya pergub, semua keputusan, semua hasil rapar serta semua dokumen lainnya melalui jakarta.go.id.

"Bahkan didalam kasus Al-Maidah saja yang merupakan resiko dari open gobernance pemprov DKI yang mengunggah semua hasil rapat dan kunjungan Gubernur DKI tanpa ada diedit sedikitpun", ujar Juli.

Dirinya juga menjelaskan sudah terdapat tiga bukti yang sudah dilakukan oleh Ahok yang merupakan bukti bahwa dirinya sudah duluan menerapkan prinsip open governance. ketiganya yaitu penerapan e-budgeting, pelaporan warga melalui aplikasi Qlue serta pelayanan terpadu satu pintu dari tingkat kantor kelurahan hingga provinsi.

Juli menyatakan, untuk penerapan e-budgeting saja Ahok sudah sampai berhasil mengungkap adanya anggaran siluman didalam penyusunan APBD 2015.

Sedangkan untuk aplikasi Qlue, dirinya menyatakan hal ini merupakan bukti dari pemprov DKI yang ingin mengajak warga bersama sama di dalam membangun Jakarta bersama birokrat Jakarta yang sudah diatur.

Dengan adanya aplikasi ini, warga diminta untuk mengunggah foto yang nanti nya akan diteruskan oleh birokrat DKI yang sesuai dengan bidang pelayanannya.

Untuk Pelayanan terpadu Satu Atap, Juli menyatakan warga sekarang sudah semakin dipermudah jika ingin mengurusi segala bentuk surat perizinan dan kependudukan yang ada di tiap kelurahan.

"System PTSP inilah yang telah menjadi kunci kepuasan publik Jakarta terhadap kepemimpinan Basuki. BPTSP juga membuka jasa antar jemput dokumen perizinan itu tergabung didalam layanan antar jemput ijin bermotor ( AJIB ). dimana warga hanya cukup menghubungi call center 164 untuk mendapatkan pelayanan tersebut", ujarnya. (Jendela berita Online)

Read »

Memalukan, empat pegawai MK jadi pencuri

Jendela Berita Online - Berkas Perkara sengketa Pilkada yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua yang ada di Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang hilang di curi diduga telah diperjualbelikan pegawai MK kepada pihak luar. tujuan dari pencurian ini adalah agar pihak luar dapat mengetahui lebih awal informasi rincian permohonan pemohon.

Dari informasi yang didapat, pihak luar yang kini menjadi pengacara dan konsultan hukum di sebuah firma hukum itu merupakan mantan pegawai MK. dirinya diketahui telah dipecat sejak empat tahun yang lalu karena melakukan pelanggaran yaitu menerima uang dalam suatu perkara sengketa Pilkada.

Mantan pegawai itu disebut sebut juga mempunyai hubungan dekat dengan Kepala Sub bagian Humas MK Rudi Harianto yang juga telah diberhentikan karena kasus pencurian berkas sengketa Pilkada Dogiyai. keduanya saling kenal sewaktu masih sama sama bekerja di MK.

Pencurian berkas tersebut dilakukan oleh dua pegawai MK Rudi dan Sukirno bersama dengan dua anggota satuan pengamanan ( Satpam ) MK. setelah mereka berhasil mencuri berkas tersebut, mereka kemudian memberikannya kepada pengacara itu.

Disebutkan juga, mantan pegawai di MK tersebut menjadi makelar perkara telah menyerahkan berkas permohonan Dogiyai itu kepada firma hukum lainnya untuk keperluan pihak tertentu.

Berkas yang telah di curi dan diserahkan kepada pihak luar itu sendiri terdiri dari satu eksemplar surat permohonan awal yang belum diperbaiki dan satu eksempar yang merupakan surat kuasa.

Fajar Laksono Soeroso, Juru bicara MK yang dikonfirmasi ihwal adanya keterlibatan pegawai MK didalam pencurian tersebut mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai masalah itu.

"Penyelidikan mengenai motif pencurian itu akan kami serahkan kepada pihak kepolisian. kami sampai kini belum mengetahui secara pasti apa motif dibalik pencurian ini. begitu juga dengan pihak luar yang terlibat didalam pencurian ini. hasil pemeriksaan tim investigasi bentukan MK baru mengonfirmasikan keterlibatan empat pegawai MK didalam kasus ini. ke empat pegawai yang terlibat di dalam kasus pencurian dokumen ini telah dipecat secara resmi dari MK per 17 Maret 2017", ujarnya, Kamis ( 23/3/17).(Jendela Berita Online)

Read »