Jleb..Jawaban pedas Plt gubernur untuk calon gubernur DKI Jakarta.

Jendela Berita Online - Pelaksana Tugas ( Plt ) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menilai saat ini Pemprov DKI tidak terlalu gencar untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal transparansi data yang telah dilakukan prmprov DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Sumarsono yang membuat masyarakat termasuk Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menduga Pemprov DKI tidak melaksanakan open governance atau tata kelola yang terbuka kepada publik.

Dirinya kemudian menjelaskan, untuk menghindari hal serupa, Dirinya mengaku Pemprov DKI akan segera menggencarkan informasi terkait dengan website mana saja yang dapat dikunjungi masyarakat untuk dapat mengetahui informasi tentang Pemprov DKI Jakarta.

"Mungkin Anies kurang informasi ya?, barangkali maklumlah orang luar butuh informasi itu, berarti Pemprov DKI mungkin  kurang sosialisasi, termasuk lewat media mungkin belum menyosialisaikan atau sosialisasinya tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat", ujar Sumarsono di Jakarta, Senin ( 27/3/17).

Dirinya menilai, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan transparansi terbaik diseluruh Indonesia. Sumarsono bahkan meminta kepada daerah lain agar dapat mencontoh transparansi yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Tapi it's Oke lah, kami dapat memahami nanti bisa kami jelaskan. inilah transparannya Jakarta yang sangat luar biasa sampai apa apa saja bisa dapat mudah diketahui. artinya tidak ada hal yang tidak diketahui masyarakat", ujar Sumarsono.

Sebelumnya Anies menyinggung mengenai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih belum menerapkan open governance. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai selama ini Jakarta hanya menerapkan sistem tata kelola yang baik ( good governance ) yang disebutnya sebagai pendekatan lama.

Menurut calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan, Calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok- Djarot Saiful Hidayat belum dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.(Jendela Berita Online)