Jendela berita Online - Pernyataan dari Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan
tiga Anies Baswedan yang menilai pemerintahan Ahok yang belum mengadopsi
prinsip Open Governance, Tim Pemenangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI
Jakarta no urut dua mulai angkat bicara.
Raja Juli Antoni yang merupakan juru bicara Ahok-Djarot
menilai Anies telah mengeluarkan pernyataan yang asal bunyi.
"Sekali lagi, Pak Anies seharusnya tidak boleh asbun (
asal bunyi ) untuk dapat mengembangkan isu asbak ( Asal bukan Ahok ) demi untuk
mendapatkan kekuasaan", kata Juli melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (
25/3/17).
Dirinya menyebutkan komentar dari Anies yang telah menilai
pemerintahan Ahok belum mengadopsi open Governance untuk menunjukan
ketidaktahuannya tentang perkembangan pemerintahan di Jakarta.
Menurut Juli, Anies hanya memiliki yang terbatas mengenai
kompleksitas pembangunan Jakarta.
"Yang harus Anies perlu lakukan kalau benaran ada niat
menjadi gubernur adalah membuka matanya dan membuka semua wawasannya. supaya
dia mengerti setelah lima tahun terakhir pemerintahan DKI jakarta telah
melaksanakan prinsip tata kelola pemerintah yang terbuka", ujar Juli.
Mengenai prinsip tata kelola pemerintah yang terbuka, Juli
juga menduga saat ini Anies sama sekali tidak tahu bahwa semua hal yang terkait
dengan pemerintahan DKI sudah dapat di akses datanya secara terbuka kepada
publik, mulai dari R-APBD, APBD khususnya pergub, semua keputusan, semua hasil
rapar serta semua dokumen lainnya melalui jakarta.go.id.
"Bahkan didalam kasus Al-Maidah saja yang merupakan
resiko dari open gobernance pemprov DKI yang mengunggah semua hasil rapat dan
kunjungan Gubernur DKI tanpa ada diedit sedikitpun", ujar Juli.
Dirinya juga menjelaskan sudah terdapat tiga bukti yang
sudah dilakukan oleh Ahok yang merupakan bukti bahwa dirinya sudah duluan
menerapkan prinsip open governance. ketiganya yaitu penerapan e-budgeting,
pelaporan warga melalui aplikasi Qlue serta pelayanan terpadu satu pintu dari
tingkat kantor kelurahan hingga provinsi.
Juli menyatakan, untuk penerapan e-budgeting saja Ahok sudah
sampai berhasil mengungkap adanya anggaran siluman didalam penyusunan APBD
2015.
Sedangkan untuk aplikasi Qlue, dirinya menyatakan hal ini
merupakan bukti dari pemprov DKI yang ingin mengajak warga bersama sama di
dalam membangun Jakarta bersama birokrat Jakarta yang sudah diatur.
Dengan adanya aplikasi ini, warga diminta untuk mengunggah
foto yang nanti nya akan diteruskan oleh birokrat DKI yang sesuai dengan bidang
pelayanannya.
Untuk Pelayanan terpadu Satu Atap, Juli menyatakan warga
sekarang sudah semakin dipermudah jika ingin mengurusi segala bentuk surat
perizinan dan kependudukan yang ada di tiap kelurahan.
"System PTSP inilah yang telah menjadi kunci kepuasan
publik Jakarta terhadap kepemimpinan Basuki. BPTSP juga membuka jasa antar
jemput dokumen perizinan itu tergabung didalam layanan antar jemput ijin
bermotor ( AJIB ). dimana warga hanya cukup menghubungi call center 164 untuk
mendapatkan pelayanan tersebut", ujarnya. (Jendela berita Online)
