Jendela Berita Online - Pemprov DKI Jakarta menolak daftar ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Edy Junaedi mengutarakan, izin operasi unit usaha Alexis telah berakhir sejak September 2017.
Petugas keamanan berjaga ketat di daerah hotel. Petugas tidak memperbolehkan jurnalis melewati pintu masuk kompleks hotel.
"Mas, dari mana? Tinggalin nomor telepon saja nanti dihubungi," tutur Rahmat selaku ketua keamanan, di lokasi, Ancol, Pademangan, Jakut, Senin (30/10/2017).
Rahmat menjelaskan, pihak Hotel Alexis lewat kuasa hukum akan memberikan jawaban terkait disetopnya izin usaha. "Nanti dihubungi kuasa hukum kami," tuturnya.
Petugas keamanan lainnya juga menunjukkan sikap yang sama. Beberapa petugas keamanan berjaga di setiap sudut pintu masuk. Petugas meminta jurnalis untuk meninggalkan lokasi.
"Tidak boleh, Mas. Maaf ya," ujarnya sambil menggelengkan kepala.
Pantauan di lokasi jam 20.50 WIB, kompleks pertokoan Hotel Alexis terlihat sepi. Cuma beberapa kendaraan beroda dua yang memasuki wilayah hotel.
Sebelumnya siang tadi di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan apapun kegiatan yang terjadi di Hotel Alexis adalah ilegal. Ucapan Anies itu berdasakan surat Pemprov DKI yang menolak daftar ulang Hotel Griya Pijay Alexis.
"Otomatis, maka tidak memiliki izin lagi kemudian. Kan telah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang memperoleh izin, tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal," tambahnya.
Penolakan terhadap permohonan TDUP Alexis ini tertuang dalam surat dengan nomor 68661-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi. (Jendela Berita Online)
 yang diajukan Hotel Alexis dan Gr...){kind=link}