Jendela Berita Online - Waketum Gerindra Fadli Zon menyarankan setiap parpol mesti memberi laporan pertanggungjawaban dana sesuai ketentuan yang berlaku. Bila tidak, bantuan dana parpol dari pemerintah dibekukan.
"Apabila dia tidak memberi laporan dengan akurat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia tidak bisa mendapatkan dana itu pada periode selanjutnya, " tutur Fadli di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).
Hal ini menanggapi usul kenaikan dana bantuan parpol yang dicetuskan pemerintah. Menurut Fadli, sekarang ini dalam berpolitik tentu memerlukan dana yang tidak sedikit.
"Saya lihat ada kecenderungan orang itu melihat ini alergi karena mungkin beberapa kasus. Namun bila kita lihat keseluruhannya, demokrasi perlu biaya, " kata Fadli.
Disamping itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai dana bantuan parpol sekarang ini tidak mencukupi. Walau memerlukan biaya negara yang tidak sedikit, menurut Muzani, kaderisasi dalam parpol juga penting untuk pendidikan politik. Tetapi kaderisasi tentu memerlukan dana.
"Selama ini Gerindra, pengkaderan setiap bulan, habis Lebaran ada aktivitas lagi sehingga dana itu akan kami gunakan. Bila itu benar dan dieksekusi DPR, kami gunakan kegiatan pengkaderan, " ucap Muzani.
Seperti di ketahui, pemerintah melalui Kemendagri berencana menambah dana parpol. Jumlah yang semula Rp 108 diusulkan naik menjadi Rp 1. 000 per suara.
Sekarang ini pemerintah keluarkan dana lebih kurang Rp 13,42 miliar untuk 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Bila dana bantuan parpol dinaikkan menjadi Rp 1. 000 per suara, pemerintah mesti keluarkan anggaran sebesar Rp 124,92 miliar. (Jendela Berita Online)
